Sadjan Sebut IT Tulang Punggung Tata Kelola Pemerintahan
PONTIANAK – Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Sadjan menyebut, tantangan utama dalam penerapan smart city adalah bagaimana mengubah pola pikir masyarakat atau birokrasi yang tidak atau belum mau berubah. Bagaimana mengubah pola pikir yang biasa saja menjadi pola pikir yang maju ke depan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi menjadi tulang punggung dalam tata kelola pemerintahan. “Nah ini akan menjadi tantangan Bapak Wali Kota dan pimpinan daerah lainnya bahwa komitmen untuk merubah mindset atau pola pikir itu penting dilakukan,” tuturnya saat berkunjung ke Pontive Center dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Ditjen Aptika, Rabu (4/11/2019).
Dalam hal ini, Sadjan mengatakan, tugas Dinas Kominfo Kota Pontianak bekerjasama dengan Dinas Kominfo di kabupaten/kota lainnya atau provinsi melakukan sosialisasi bagaimana birokrasi itu mau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang makin modern, canggih, mau berubah serta siap melayani masyarakat secara cepat, efektif dan efisien.
Dirinya juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam rangka penerapan Program 100 Smart City. “Komitmen daerah khususnya Kota Pontianak sangat luar biasa dalam penerapan program smart city ini,” ujarnya.
Pontianak merupakan satu di antara kota lainnya yang menjadi pilot project dalam Program 100 Smart City. Kehadiran dirinya ke Kota Pontianak untuk melihat langsung sejauh mana komitmen Pemkot Pontianak dalam melaksanakan Program 100 Smart City. Menurutnya, sebuah kota dikatakan smart city indikator utamanya adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam pemerintahan atau kerap disebut e-government. “Ciri utama dari Pemkot Pontianak ini adalah menggunakan teknologi informasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan,” sebutnya.
Sadjan menambahkan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi itu harus bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai penerima manfaat. Sedangkan sebagai pelaksana pembangunan itu adalah seluruh stakeholder di lingkungan Pemkot Pontianak dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. “Tidak hanya oleh Dinas Kominfo, tetapi juga oleh OPD-OPD terkait,” ungkapnya.
Kepala Diskominfo Kota Pontianak, Uray Indra Mulya menilai, sehebat apapun aplikasi yang diciptakan, se-smart city apapun Kota Pontianak, yang terpenting adalah bagaimana masyarakat mau memanfaatkan apa yang sudah disediakan Pemkot Pontianak kaitan dengan penerapan smart city. Salah satu yang dilakukan pihaknya terkait dengan masyarakat adalah bagaimana pelayanan publik yang ada di kecamatan atau kelurahan menggunakan aplikasi. “Kami berupaya membiasakan masyarakat menggunakan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi,” terang dia.
Untuk itu, pihaknya melakukan berbagai model sosialisasi terkait smart city. Salah satunya saat Car Free Day, di mana di lokasi itu Diskominfo Kota Pontianak menempatkan sebuah booth untuk masyarakat bertanya-tanya soal aplikasi, atau kaitan dengan smart city. “Kemudian juga dalam pertemuan-pertemuan besar, seperti Musrenbang dan sebagainya,” pungkasnya. (jim)
