PONTIANAK – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar), dr. H.Harisson, M.Kes., memimpin Rapat Koordinasi Kegiatan Peningkatan Kebermanfaatan atas Output Regional Chief Economist (RCE) Regional Kalimantan Barat di Ruang Tengkawang Kantor Gubernur Kalbar, Jum’at (23/5/2024).
Agenda tersebut dihadiri Pimpinan Lembaga Keuangan Provinsi Kalimantan Barat, jajaran Perwakilan Kalbar dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan beberapa perwakilan dari Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Sekda menuturkan bahwa Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalbar di Triwulan I Tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5% (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan tertinggi (14,94%) dan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dialami oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa (54,37%).
“Perekonomian Kalimantan Barat masih didominasi oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan (23,44%), industri pengolahan (15,90%), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (13,87%), konstruksi (11,63%) dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial (6,35%),” tuturnya.
Harisson mengatakan tujuan rakor tersebut untuk memastikan kebijakan fiskal pusat dapat diterapkan secara efektif di daerah serta mengatasi kesenjangan atau inkonsistensi yang mungkin timbul.
“Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan Pemerintah Daerah dan memberikan nilai tambah terhadap keputusan yang diambil,” katanya.
Diketahui RPJMD Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan visi “Terwujudnya Kalimantan Barat yang adil, demokratis, religius, sejahtera, dan berwawasan lingkungan” dibarengi dengan 11 (sebelas) misi pembangunan dimana program prioritas pembangunan RPJMD 2025-2029 yakni pembangunan manusia, ekonomi, dan pemenuhan infrastruktur layanan dasar.
“Untuk itu Output dari Regional Chief Economist (RCE) harus dapat dimanfaatkan guna sebagai bahan dalam memantau kondisi perekonomian dan penyusunan kebijakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan di daerah khususnya Provinsi Kalbar,” tutupnya.
Ditempat yang sama, Kakanwil DJKN Kalbar, Tetik Fajar Ruwandari mengatakan akan terus berupaya meningkatkan PAD Kalbar serta meningkatkan kehidupan masyarakat Kalbar yang lebih baik.
“Kami Kementerian Keuangan memiliki tujuan utama adalah mendukung peningkatan fiskal dan perekonomian di Kalimantan Barat dan tentu saja kehadiran RCE menjadi instrumen strategis untuk menjembatani analisis ekonomi makro dan kebijakan fiskal yang berbasis data dari konteks lokal atau kewilayahan,” katanya.
Ia mengungkapkan RCE ini sebagai salah satu mitra strategis pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan strategis mengidentifikasi sektor unggulan di Kalbar serta mendorong sinergi kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan-kebijakan ataupun rencana program kerja dari pemerintah daerah.
“Kami berharap sinergi antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah serta stakeholder semakin erat dan program RCE ini semakin optimal diimplementasikan di Kalbar. Kami siap untuk mendukung Pemprov. Kalbar bersama-sama memajukan Kalbar yang lebih baik dan membuat masyarakat Kalimantan Barat lebih maju,” tutupnya.
Rapat koordinasi ini menegaskan komitmen kuat untuk mewujudkan sinergi kebijakan fiskal demi kemajuan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. Dengan memanfaatkan analisis Regional Chief Economist (RCE) sebagai instrumen strategis, diharapkan kebijakan daerah dapat lebih terarah dan mampu mengidentifikasi sektor-sektor unggulan.
Sinergi yang semakin erat antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Kalbar ini menjadi kunci untuk mencapai visi RPJMD 2025-2029, yakni terwujudnya Kalimantan Barat yang adil, demokratis, religius, sejahtera, dan berwawasan lingkungan, melalui pembangunan manusia, ekonomi, dan pemenuhan infrastruktur layanan dasar yang lebih baik.(wnd/ica)
Komentar Terbaru