PONTIANAK – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar), dr. Harisson, M.Kes., mendengarkan dengan seksama penyampaian keputusan DPRD Provinsi Kalbar tentang rekomendasi DPRD Provinsi Kalbar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalbar pada sidang paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kalbar, Ir. H. Prabasa Anantatur, M.H., di Ruang Balairungsari Kantor DPRD Kalbar, Selasa (20/5/2025).
Adapun penyampaian rekomendasi tersebut disampaikan oleh juru bicara DPRD Kalbar terkait beberapa hal seperti infrastruktur, pembangunan, kesehatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendidikan hingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalbar.
Dalam kesempatan tersebut Sekda Kalbar menanggapi penyampaian rekomendasi yang telah disampaikan oleh juru bicara DPRD Kalbar salah satunya upaya menekan angka IPM Provinsi Kalbar.
“Tadi sudah banyak sekali rekomendasi yang diberikan kepada Pemprov untuk ditindaklanjuti. Sebenarnya memang yang utama itu IPM, seperti yang sudah Pak Norsan (Gubernur Kalbar) kemukakan bahwa kita berupaya memang untuk meningkatkan IPM Kalbar,” ungkap Harisson.
Harisson menjelaskan terkait IPM, sebenarnya tidak hanya tertumpu kepada kesehatan maupun pendidikan, dan pendapatan perkapita penduduk tetapi juga membangun infrastruktur serta pertumbuhan ekonomi.
“Semua ini memang menjadi PR bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kedepannya. Untuk tahun 2025 ini Bapak Gubernur telah memerintahkan kami untuk dalam efisiensi ini kita tetap membangun infrastruktur,” jelasnya.
Dirinyq menambahkan bahwa sekitar 300 miliar rupiah lebih merupakan hasil dari efisiensi, dikarenakan Pemprov. Kalbar sendiri tidak menerima dana transfer dari pusat untuk infrastruktur.
“Hasil itu murni dari APBD Pemprov. Kalbar dan akan digunakan untuk membangun infrastruktur, termasuk jalan tadi yang sudah direkomendasikan oleh DPRD, kemudian juga sumber daya air, dimana kita kadang-kadang banjir yang harus diperbaiki dengan melakukan penanganan terhadap sungai dan lain-lain,” ujarnya.
Selain itu, Harisson menanggapi masalah akses kesehatan di beberapa daerah Provinsi Kalbar, yang mana akses pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit maupun Puskesmas masih jauh dari masyarakat.
“Sebenarnya masih banyak daerah-daerah kita yang masih jauh dari puskesmas maupun rumah sakit. Kalau poskesdes itu pelayanan tidak lengkap, alat-alat tidak lengkap, kompetensi petugas tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Maka dari itu kita akan meningkatkan infrastruktur agar akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ke rumah sakit itu jauh lebih baik, jauh lebih cepat. Disamping kita juga meningkatkan pengetahuan kompetensi dari petugas-petugas pelayanan kesehatan kita dan juga meningkatkan pengetahuan dari keluarga atau ibu hamil,” tutupnya.(wnd/nzr)
Komentar Terbaru