PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Drs. H.Ria Norsan, MM., MH., bersama Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan, S,I.P., M.Si., menghadiri sekaligus membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025-2029 dan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 bertempat di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Senin (5/5/2025).
Dalam penyusunan RPJMD 2025–2029, Bappeda Kalbar telah melalui berbagai tahapan sesuai ketentuan perundang-undangan. Tahapan tersebut antara lain penyusunan dokumen teknokratik pada 2024, orientasi bersama Kemendagri dan Kementerian PANRB, konsultasi publik (21 Maret), kesepakatan bersama DPRD (21 April), konsultasi ke Ditjen Bina Pembangunan Daerah (28 April), forum perangkat daerah (28 April–2 Mei), hingga pelaksanaan Musrenbang hari ini (5 Mei).
Adapun untuk penyusunan RKPD 2026, Bappeda telah melaksanakan temu konsultasi dengan Bappeda kabupaten/kota, konsultasi publik (12 Februari), penyelarasan target kinerja dalam Rakortekrenbang nasional (19 Februari), serta Musrenbang kabupaten/kota pada Maret–April. Selain itu, juga telah dilakukan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD dan pembahasan dalam forum perangkat daerah.
Pada kesempatannya, Gubernur Ria Norsan menyoroti sejumlah tantangan strategis dan arah kebijakan pembangunan Kalbar dalam lima tahun ke depan, mulai dari isu geografis hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Dalam paparannya, Ria Norsan menyebutkan bahwa Kalimantan Barat sebagai provinsi terluas kedua di Indonesia memiliki garis perbatasan negara sepanjang 966 kilometer, menjadikannya daerah strategis di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I. Posisi ini dinilainya sebagai peluang sekaligus tantangan dalam pelaksanaan pembangunan.
“Geografis Kalbar yang luas serta letaknya yang strategis membutuhkan perhatian khusus dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik, serta peningkatan kualitas SDM,” ujarnya.
Ia juga menuturkan bahwa Kalbar berhasil keluar dari zona Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sedang ke zona tinggi. Bahkan, pertumbuhan IPM Kalbar tahun 2024 tercatat tertinggi di antara lima provinsi di Pulau Kalimantan.
“Kami optimis dengan kerja sama antara provinsi dan kabupaten/kota, IPM Kalbar bisa naik ke peringkat tiga bahkan satu di Kalimantan,” tegas Norsan.
Dari sisi ekonomi, dipaparkannya Provinsi Kalbar masih bergantung pada sektor ekstraktif, di mana 46,03 persen penduduk usia kerja terlibat di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang menyumbang 21,73 persen terhadap perekonomian daerah. Sementara sektor pertambangan dan penggalian menyumbang 5,11 persen.
“Ketergantungan ini harus dimitigasi agar tidak memperburuk kualitas lingkungan dan berisiko menimbulkan bencana yang menghambat ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menyoroti tantangan lain seperti rendahnya kemantapan jalan provinsi (64,01 persen), akses sanitasi (50,42 persen), serta belum adanya kabupaten/kota yang bebas dari buang air besar sembarangan (BABS). Di sektor energi, meski rasio elektrifikasi mencapai 99,85 persen pada akhir 2024, kebutuhan listrik industri masih bergantung pada pasokan dari Sarawak, Malaysia.
Selain itu, masih terdapat 54 desa di Kalbar yang belum terjangkau akses internet. yang mana di era digital saat ini, keterbatasan ini harus segera diatasi agar desa-desa tidak tertinggal dari perkembangan teknologi.
Norsan menegaskan bahwa pembangunan Kalbar lima tahun ke depan akan diarahkan pada visi “Terwujudnya Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera dan Berwawasan Lingkungan”. Visi ini diwujudkan melalui 11 misi pembangunan, 7 prioritas pembangunan, 7 tujuan, dan 24 sasaran yang diselaraskan dengan visi nasional.
Target pembangunan 2029 antara lain pertumbuhan ekonomi 6,02–7,91 persen, peningkatan indeks modal manusia sebesar 0,64 poin, penurunan angka kemiskinan ke 4,31–4,97 persen, dan penurunan emisi gas rumah kaca hingga 75,78 persen.
Beberapa program prioritas yang disampaikan meliputi di bidang Pembangunan Manusia seperti Bantuan biaya pendidikan bagi siswa sekolah swasta, Pelatihan dan sertifikasi bagi generasi muda, dan Creative hub sebagai pusat industri kreatif Kalbar.
Kemudian pada bidang Ekonomi Berkelanjutan dengan Pengembangan lumbung pangan daerah, Pengembangan produk ekonomi hijau unggulan seperti kakao (Sintang), kopi (Melawi), dan kratom (Kapuas Hulu) dan Destinasi wisata terpadu Pantura Kalbar dan kawasan konservasi.
Kemudian pada bidang Infrastruktur Dasar dengan melakukan Pencapaian ODF (Open Defecation Free) di seluruh kabupaten/kota, Peningkatan kemantapan jalan hingga 90 persen, Bebas desa blank spot internet dan Dukungan energi baru dan terbarukan untuk industri.
Untuk tahun 2026, tema pembangunan Kalbar adalah “Pemerataan Infrastruktur Dasar, Pelayanan Publik, dan Kesejahteraan Masyarakat.” Fokus utama adalah perluasan bantuan biaya pendidikan SMA/SMK swasta, pemerataan pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan layanan RSUD dr. Soedarso, dan pengembangan ruang kreativitas generasi muda.
Pemprov Kalbar juga akan mendukung program prioritas nasional seperti makan bergizi gratis, pembangunan sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, dan rumah subsidi.
Gubernur mengajak seluruh kepala daerah di Kalbar mensinergikan rencana pembangunan daerah dengan arah pembangunan provinsi dan nasional.
“Sinergi lintas wilayah dan kolaborasi seluruh elemen sangat penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat terwujud secara merata dan berkelanjutan,” pungkas Ria Norsan.
Di tempat yang sama, Kepala Bappeda Kalbar Mahmuda dalam laporannya menyampaikan bahwa RPJMD merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman pembangunan jangka menengah selama lima tahun. Dokumen ini akan mengarahkan pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan nasional.
“RPJMD akan menjadi panduan utama bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menjalankan program pembangunan lima tahun ke depan,” kata Mahmuda saat menyampaikan Laporan pada Musrenbang kali ini.
Sementara itu, RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan APBD 2026, memuat arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut.
Mahmuda menambahkan bahwa Musrenbang ini dilaksanakan sebagai wujud pendekatan partisipatif dan bottom-up dalam proses perencanaan pembangunan.
Hadir secara daring, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Restuardy Daud dalam sambutannya menilai Kalimantan Barat menunjukkan komitmen kuat dalam merancang arah pembangunan yang sejalan dengan kebijakan nasional.
“Forum Musrenbang ini sangat penting untuk menyelaraskan, menajamkan, dan mengklarifikasi program pembangunan prioritas, terutama untuk lima tahun ke depan dan tahun pertama 2026,” ujar Restuardi.
Ia menegaskan bahwa RPJMD Kalbar harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024.
Tiga transformasi utama yang menjadi fokus RPJPN adalah transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Target nasional pada 2025–2029 mencakup penurunan kemiskinan ke 4,5–5 persen, peningkatan pendapatan per kapita hingga 7.670 USD, indeks modal manusia sebesar 0,61, serta penurunan emisi gas rumah kaca hingga 62,37 persen.
Pemerintah pusat juga memberikan apresiasi terhadap capaian Kalbar selama lima tahun terakhir, termasuk keberhasilan menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,86 persen dan angka kemiskinan ke 6,25 persen pada 2024, yang berada di bawah rata-rata nasional.
“IPM Kalbar juga termasuk yang tertinggi di wilayah Kalimantan. Harapannya ini bisa terus ditingkatkan, terutama dalam mengurangi ketimpangan pendapatan,” tambahnya.
Restuardy menekankan pentingnya penyusunan RKPD 2026 untuk mendukung visi dan misi kepala daerah terpilih dan menyelaraskannya dengan kebijakan nasional, termasuk delapan asta cita Presiden dan 17 program prioritas Kabinet Merah Putih.
Beberapa isu strategis yang disoroti dalam Musrenbang antara lain penguatan ketahanan pangan di wilayah potensial seperti Sambas, Landak, Ketapang, Sintang, dan Kapuas Hulu, serta pengembangan energi hijau berbasis CPO.
“Dukungan pemerintah daerah dibutuhkan untuk penguatan penyuluhan, status lahan, pengelolaan irigasi, dan keberlanjutan pendampingan petani,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya pendidikan vokasi, peningkatan SDM pertanian, dan penguatan fiskal daerah. Menurutnya, belanja daerah harus difokuskan pada program yang memiliki dampak langsung, seperti pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja, dan investasi yang mendukung pemerataan pembangunan.
“Kalbar mencatat realisasi pendapatan tertinggi secara nasional per 8 April 2025. Ini menunjukkan tata kelola fiskal yang patut diapresiasi,” pungkasnya.(rfa/ica)
Komentar Terbaru