PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat Kalbar Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., didampingi Sekda Kalbar dr. H.Harisson, M.Kes., beserta jajaran menyambut kedatangan rombongan kunjungan kerja Panja pengawasan Komisi IX DPR RI ke Kalbar, bertempat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (22/5/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur memaparkan situasi seputar kesehatan, terutama terkait jenis penyakit Tuberkulosis yang ada di Kalimantan Barat.
Wagub Kalbar juga menyampaikan apresiasi atas perhatian yang sangat besar terhadap percepatan eliminasi tuberkulosis di Kalimantan Barat, dimana kita ketahui bahwa tuberkulosis merupakan penyakit yang masih menjadi tantangan besar dalam sistem kesehatan di Indonesia secara umum sehingga Pemerintah menargetkan penurunan 50% kasus Tuberkulosis (TBC) sebagai bagian dari visi misi Presiden Terpilih periode 2024–2029.
“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Komisi IX DPR RI. Ini menjadi kesempatan kami untuk menyampaikan berbagai persoalan di bidang kesehatan, mulai dari kekurangan dokter spesialis, laboratorium, hingga keterbatasan anggaran,” kata Krisantus.
Dirinya mengimbau masyarakat Kalimantan Barat untuk lebih waspada terhadap penyakit TBC, yang merupakan penyakit menular dan membutuhkan pengobatan jangka panjang.
“Kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan dan memeriksakan diri secara rutin sangat penting. TBC bisa disembuhkan, tapi butuh kedisiplinan. Jangan sampai terlambat dan justru menjadi penular,” ujarnya.
Krisantus juga mengingatkan pentingnya pemisahan alat makan bagi penderita TBC sebagai bagian dari upaya pencegahan di lingkungan rumah tangga.
“Dengan dukungan pemerintah pusat dan peningkatan kesadaran masyarakat, Kalimantan Barat dapat memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian TBC secara berkelanjutan.,” timpalnya.
Sementara itu, Komisi IX DPR RI memberikan dukungan terhadap penguatan penanganan penyakit tuberkulosis (TBC) di Kalimantan Barat, menyusul berbagai tantangan yang dihadapi daerah ini, terutama terkait keterbatasan alat diagnosis dan tenaga kesehatan spesialis. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A saat memimpin rapat bersama Pemprov Kalbar.
“Penanganan TBC di Kalbar cukup menantang karena wilayahnya yang luas. Peralatan seperti TCM (Tes Cepat Molekuler) dan X-ray sangat terbatas, padahal sangat penting untuk deteksi dini TBC,” kata Nihayatul.
Nihayatul menyebut, saat ini hanya tersedia satu unit TCM di tingkat kabupaten. Komisi IX mendorong agar alat tersebut ditambah, guna mempercepat proses diagnosis dan mengetahui jumlah pasti penderita TBC di Kalimantan Barat.
Lebih lanjut, Nihayatul menyoroti pentingnya kolaborasi antara rumah sakit dan puskesmas dalam pengobatan TBC yang membutuhkan waktu minimal enam bulan. Ia menekankan bahwa pendampingan dari puskesmas menjadi kunci agar pasien benar-benar menuntaskan pengobatan.
“Jika pasien hanya terdeteksi di rumah sakit, maka perlu dikembalikan ke puskesmas agar ada pendampingan rutin. Rumah sakit sulit melakukan pemantauan selama enam bulan,” jelasnya.
Selain itu, Komisi IX juga mendorong Pemerintah Provinsi Kalbar untuk segera mengajukan pembangunan laboratorium khusus TBC. Selama ini, sampel masih harus dikirim ke Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Nihayatul juga mendukung langkah Wakil Gubernur Kalbar untuk mengirimkan putra-putri terbaik Kalbar menempuh pendidikan dokter spesialis melalui program beasiswa dari Kementerian Kesehatan.
“Saya harap, pentingnya kontrak kerja yang mewajibkan mereka kembali dan mengabdi di Kalimantan Barat setelah menyelesaikan pendidikan,” tutupnya.(rfa/nzr)
Komentar Terbaru