PONTIANAK – Dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar), dr. H.Harisson, M.Kes., memberikan Keynote Speech dalam agenda Bimbingan Teknis Pembiayaan Kreatif Pembangunan Infrastruktur dan Optimalisasi Aset Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Provinsi Kalbar yang dihadiri Bupati/Walikota seluruh Kalbar, BPKP Kalbar dan jajaran Perwakilan Kementerian Keuangan Kalbar, Selasa (27/5/2025).
Harisson mengatakan bahwa kemampuan keuangan daerah masih relatif terbatas dalam mendanai penyediaan sarana dan prasarana publik. Padahal, akselerasi penyediaan infrastruktur di daerah sangatlah diperlukan untuk meningkatkan perekonomian.
“Maka dari itu, perlu adanya pengaturan pembiayaan daerah yang inovatif dan aksesibel, namun tetap prudent dan berkelanjutan, untuk membantu mendanai kebutuhan pembangunan di daerah kita. Kita juga butuh mekanisme pendanaan yang efektif dan terintegrasi untuk mendukung percepatan pembangunan ini,” kata Harisson.
Pemerintah pusat telah memberikan berbagai pilihan untuk mengakses sumber-sumber Pembiayaan Utang Daerah (PUD). Ini mencakup Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, dan Sukuk Daerah, baik yang berskema konvensional maupun syariah.
“Pinjaman Daerah, misalnya dapat kita gunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah, seperti jalan, jembatan, atau gedung publik. Aset yang dihasilkan dari pinjaman ini diharapkan dapat menghasilkan pendapatan bagi daerah, melalui sewa, retribusi, atau pungutan lainnya dalam skema pemanfaatan aset daerah,” ujarnya.
Dirinya menambahkan bahwa PUD dapat membiayai pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan aset yang baik, dan pada akhirnya, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas.
“Selain PUD, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) adalah solusi pembiayaan kreatif lainnya yang perlu kita optimalkan. KPBU adalah skema di mana pemerintah melibatkan sektor swasta dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur. Ini adalah cara cerdas untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, mengurangi beban anggaran pemerintah, dan mendorong investasi swasta,” pungkasnya.
Melalui bimbingan teknis ini, dirinya berharap semua dapat memahami lebih dalam mengenai berbagai skema pembiayaan kreatif.
“Mari kita diskusikan bagaimana kita dapat menerapkan Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, Sukuk Daerah, dan KPBU secara efektif di Kalbar, dengan pembiayaan yang inovatif dan pengelolaan aset yang optimal, kita dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru Kalbar,” tutupnya.
Ditempat yang sama, Kakanwil DJKN Kalbar, Tetik Fajar Ruwandari menyampaikan Kalbar memiliki sumber daya alam yang melimpah dengan posisi geografis yang cukup strategis. Namun demikian terkadang untuk mengoptimalkan potensi tersebut perlu menghadapi tantangan-tantangan
“Salah satu tantangannya ini akan kita sama-sama diskusikan dengan pembiayaan bagaimana skema pembiayaan yang bisa diberikan oleh PT. SMI. Semuanya ini penyediaan infrastruktur, pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan adalah cita-cita kita bersama,” tuturnya.
Tetik berharap dengan adanya agenda tersebut dapat meningkatkan pemahaman mengenai skema pembiayaan kreatif melalui PT. SMI menggali lebih dalam potensi optimalisasi aset daerah, kemudian mendorong sinergi dan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“ kami Kementerian Keuangan senantiasa berkomitmen penuh mendukung pembangunan di daerah. Salah satunya adalah peran PT. SMI dengan meningkatkan kualitas proyek dan tata kelola yang baik. Kami memahami tantangan yang dihadapi kita semua dalam membangun daerah adalah berbeda, tidak mudah, tetapi bisa kita selesaikan asal kita bisa bersinergi melakukan yang terbaik,” tutupnya.(wnd/nzr)
Komentar Terbaru