PONTIANAK – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar), dr. Harisson, M.Kes., dengan didampingi beberapa Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalbar mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Mingguan Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) secara virtual di Ruang Data Analisis Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (10/6/2025).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, dan dilanjutkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, serta diikuti jajaran lembaga pemerintahan terkait dan Kepala Daerah seluruh Indonesia atau yang mewakili.
Dalam paparannya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, mengatakan bahwa bulan Mei 2025, Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,37%.
“Secara historis tahun 2021-2025, pada bulan Mei dominan terjadi inflasi. Inflasi tertinggi terjadi pada Mei 2022 sebesar 0,40% sedang yang terendah terjadi pada Mei 2025 mengalami deflasi sebesar 0,37%,” katanya.
Menurut Pudji ada beberapa komoditas yang seringkali menyumbang andil inflasi antara lain telur ayam ras, bawang merah, ikan segar, tarif angkutan udara dan emas perhiasan.
“Walaupun di bulan Mei 2025 mengalami deflasi, namun masih ada komoditas yang mengalami inflasi antara lain tomat, tarif pulsa dan tarif angkutan udara, kemudian juga ada beberapa komoditas inti lainnya yang mendorong inflasi,” ungkapnya.
Ia menyebut pada minggu pertama bulan Juni 2025 terdapat 12 provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), 1 provinsi stabil dan 25 provinsi yang mengalami penurunan IPH.
“Rata-rata komoditas penyumbang atau andil kenaikan IPH di 12 provinsi adalah beras dan daging ayam ras,” tutupnya.
Bima Arya dalam kesempatan ini mengungkapkan bahwa memang ada beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga seperti minyak goreng, bawang merah, cabai rawit dan bawang putih.
“Untuk komoditas yang mengalami sedikit kenaikan harga adalah beras di zona 1, 2 dan 3, tetapi secara keseluruhan masih ada dalam rentang Harga Eceran Tertinggi (HET),” ungkapnya.
Wamen mengajak seluruh stakeholder untuk menjadikan perhatian yang tinggi terhadap kenaikan beras yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia.
“Ada dua hal yang bisa kita antisipasi dan lakukan koordinasi bersama yakni harga minyak kita yang biasanya tidak naik harusnya relatif bisa dikendalikan dan kedua harga beras yang harus betul-betul dijadikan atensi bersama,” tutupnya.
Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Mingguan tahun 2025 yang dipimpin Wamendagri Bima Arya Sugiarto, menyoroti deflasi sebesar 0,37% di bulan Mei 2025, yang merupakan anomali historis mengingat dominannya inflasi pada bulan Mei di tahun-tahun sebelumnya.
Meskipun deflasi, komoditas seperti tomat, tarif pulsa, tarif angkutan udara, dan beberapa komoditas inti lainnya masih mengalami inflasi. Lebih lanjut, pada minggu pertama Juni 2025, 12 provinsi menunjukkan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), dengan beras dan daging ayam ras menjadi penyumbang utama kenaikan tersebut. Menanggapi hal ini, Wamendagri secara khusus menghimbau seluruh stakeholder untuk memberikan perhatian serius terhadap kenaikan harga beras di beberapa wilayah, meskipun secara keseluruhan masih dalam rentang Harga Eceran Tertinggi (HET), serta untuk menjaga stabilitas harga MinyaKita.(wnd/ica)
Komentar Terbaru