PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Realisasi Anggaran bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual di Ruang Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (8/5/2025).
Dalam rakor tersebut dihadiri langsung Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan, MM., MH., dengan didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson, M Kes., beserta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pada rakor yang dipimpin langsung Mendagri Tito Karnavian, dalam laporannya, Pemerintah Provinsi Kalbar mencatatkan capaian positif dalam realisasi pendapatan daerah hingga 30 April 2025, menempati peringkat Kedua Tertinggi secara nasional. Untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kalimantan Barat juga bagus, yaitu Rp1,43 triliun atau 45,63 persen dari target, yang menempati urutan ke-2 nasional.
Menurut data dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri, Kalbar berada tepat di bawah Papua Tengah yang menempati posisi pertama dengan realisasi pendapatan 39 persen. Mendagri menyebut capaian Kalbar sebagai indikator pengelolaan pendapatan yang efektif dan patut dipertahankan.
“Papua Tengah memang istimewa karena adanya royalti dan Freeport. Tapi Kalimantan Barat juga menunjukkan kinerja yang baik dari sisi pendapatan daerah,” ujar Tito.
Dalam rapat yang sama, Mendagri juga memaparkan capaian realisasi belanja daerah Kalbar sebesar Rp2,17 triliun atau 23,94 persen dari total anggaran, menempatkan Kalbar pada peringkat ke-11 secara nasional. Capaian tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan rerata nasional.
Tito mengingatkan bahwa rendahnya realisasi belanja daerah bisa berdampak langsung terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah terkait pengelolaan keuangan.
“Kalau realisasi rendah dan tidak menunjukkan perbaikan, maka kepala daerah harus berani mengganti Kepala Dinas Pendapatan dan Kepala Badan Keuangan Daerah yang tidak optimal,” tegasnya.
Di akhir paparannya, Tito turut mendorong percepatan pembangunan infrastruktur daerah, termasuk dapur umum dalam rangka mendukung program MBG dan kawasan prioritas nasional untuk mendukung target pembangunan kesejahteraan jangka panjang.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Ria Norsan berharap capaian positif ini bisa terus dijaga untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Dalam usia 78 hari kerja dirinya menjabat sebagai Gubernur, ini menunjukkan keberhasilan dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pembangunan daerah.
“Untuk pendapatan, kita nomor dua se-Indonesia. Kemudian belanja juga kita bagus di atas rata- rata nasional. Dari APBD kita, mudah-mudahan kedepan tetap bisa kita pertahankan,” pungkasnya.(rfa/nzr)
Komentar Terbaru